Paradoks Tambang Nikel Raja Ampat: Antara Kepentingan Ekonomi dan Keutuhan Ekologi

Penulis: Ihsan Iskandar S.Sos M.E  | Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma

detakpolitik.com, MEDAN - Raja Ampat, kawasan konservasi laut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan alam bawah laut, kini berada dalam ancaman akibat aktivitas pertambangan nikel. Di satu sisi, Raja Ampat telah menjadi simbol keberhasilan konservasi dan destinasi wisata dunia. Namun di sisi lain, kehadiran industri ekstraktif menimbulkan risiko serius terhadap integritas ekologisnya.

Meskipun pemerintah telah mencabut beberapa izin usaha pertambangan (IUP), satu IUP milik BUMN tetap dipertahankan. Keputusan ini menimbulkan polemik karena dianggap menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan potensi konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dan kepentingan ekonomi nasional.

Pro dan Kontra

Pro:

• Tambang nikel menyumbang pendapatan negara dan membuka lapangan kerja.
• PT Gag Nikel sebagai BUMN dianggap memiliki standar lingkungan lebih baik dan diawasi lebih ketat.
• Kontribusi terhadap program hilirisasi nasional dan transisi energi.

Kontra:

• Risiko tinggi terhadap kerusakan ekosistem laut dan pesisir.
• Ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata dan perikanan.
• Potensi pelanggaran hak masyarakat adat dan degradasi sosial-budaya.
• Penurunan daya tarik wisata yang bisa berdampak pada ekonomi daerah secara jangka panjang.

Solusi Jangka Pendek

1. Moratorium Total terhadap semua aktivitas tambang di Raja Ampat sampai kajian lingkungan terbaru selesai.
2. Audit Independen atas kepatuhan lingkungan PT Gag Nikel.
3. Transparansi Publik atas seluruh data izin dan hasil AMDAL.
4. Dialog Terbuka antara pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan.

Solusi Jangka Panjang

1. Penguatan Regulasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor untuk mencegah tumpang tindih izin di wilayah konservasi.
2. Pengembangan Ekonomi Alternatif berbasis jasa ekosistem, seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan.
3. Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam berbasis keadilan sosial dan ekologi.
4. Pendidikan dan Pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata dan konservasi.

Kesimpulan:

Raja Ampat saat ini berada di persimpangan antara pelestarian alam dan eksploitasi sumber daya alam. Keberadaan industri pertambangan nikel, meskipun berkontribusi pada ekonomi nasional, menimbulkan risiko besar terhadap ekosistem, mata pencaharian masyarakat lokal, serta masa depan pariwisata dan konservasi. Ketidakkonsistenan dalam pencabutan izin tambang memperburuk kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan menyeluruh, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan integritas lingkungan dan keadilan sosial. Moratorium tambang, audit independen, dialog inklusif, serta penguatan regulasi dan ekonomi alternatif harus menjadi bagian dari solusi demi keberlanjutan Raja Ampat sebagai warisan dunia yang tak tergantikan.

 (Ihsan.dp)