Prabowo Panggil Bahlil ke Hambalang di Tengah Isu Kerusakan Raja Ampat: Komitmen Serius Pemerintah Hadir untuk Lingkungan

detakpolitik.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan penuh determinasi dalam menyikapi isu strategis yang belakangan memancing perhatian publik, khususnya berkaitan dengan kelestarian lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Senin sore, 9 Juni 2025, Prabowo memanggil sejumlah menteri kunci ke kediaman pribadinya yang berada di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Undangan rapat terbatas itu bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan, terutama kerusakan akibat tambang nikel, menjadi perhatian serius di tingkat tertinggi pemerintahan.

Mobil Toyota Alphard putih dengan pelat nomor RI 28 yang mengangkut Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, tiba lebih dahulu di kawasan Hambalang sekitar pukul 15.00 WIB. Iring-iringan kendaraan menteri tampak dikawal ketat, menunjukkan bahwa agenda tersebut bersifat mendesak. Selang sekitar 18 menit kemudian, giliran Toyota Innova Zenix putih berpelat B 2690 ZZH yang membawa Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, meluncur ke lokasi. Tidak lama berselang, sebuah Lexus dengan nomor polisi B 1800 ZH — kendaraan yang diketahui sering digunakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia — juga memasuki kawasan kediaman Prabowo.

Rapat tersebut, menurut informasi eksklusif yang diterima redaksi detak Politika dari sumber internal, difokuskan untuk membahas dampak pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat yang semakin mendapat sorotan publik dan aktivis lingkungan. Sumber yang mengetahui langsung agenda tersebut menyebutkan bahwa Prabowo mempertimbangkan secara serius untuk menghentikan seluruh kegiatan pertambangan nikel di kawasan tersebut.

“Prabowo mau setop tambang nikel,” ucap sumber tersebut singkat namun penuh makna. Sinyal ini jelas menjadi perkembangan penting dan membawa angin segar bagi para pegiat lingkungan serta masyarakat lokal yang khawatir dengan dampak jangka panjang dari eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang telah diakui dunia karena keanekaragaman hayati dan keindahan bawah lautnya.

Ketika dikonfirmasi, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa dirinya masih akan memeriksa lebih lanjut keberadaan rapat tersebut karena saat ini sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. "Saya coba cek. Saya sedang di Mekkah," ujarnya dalam balasan pesan WhatsApp, Senin, 8 Juni 2025.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, juga mengaku belum mengetahui detail agenda yang disebut-sebut berlangsung tertutup tersebut. Namun dari rangkaian kehadiran sejumlah pejabat, dapat dipastikan ada dinamika penting yang tengah terjadi di balik layar kekuasaan.

Keberadaan dua agenda rapat berbeda di Hambalang juga menambah bobot pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Togar M. Simatupang, mengonfirmasi bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, juga dijadwalkan hadir dalam rapat bersama Prabowo, meskipun rapat tersebut dipastikan membahas isu berbeda. “Bapak akan ikut Ratas,” kata Togar. Ia menegaskan bahwa agenda Brian Yuliarto bukan bagian dari rapat mengenai tambang nikel.

Meski pihak Istana dan kementerian terkait belum memberikan konfirmasi langsung secara menyeluruh, namun pola komunikasi tertutup yang sedang terjadi merupakan bagian dari dinamika politik dan tata kelola krusial yang harus dilakukan dalam penanganan kasus sensitif seperti ini. Ketiga pejabat penting yang dikontak oleh detak Politika — yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Kabinet Kolonel Teddy Indra Wijaya — belum memberikan jawaban resmi.

Di tengah ketidakjelasan formal itu, publikasi pernyataan Bahlil Lahadalia pada 6 Juni 2025 lalu menjadi referensi penting untuk memahami posisi pemerintah sebelum pertemuan di Hambalang. Dalam keterangan tertulisnya, Bahlil menjelaskan bahwa lokasi tambang yang dijalankan oleh PT GAG Nikel bukan berada di kawasan konservasi Raja Ampat, melainkan di Pulau Gag yang berjarak cukup jauh dari pusat pariwisata di Piaynemo.

“Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” jelas Bahlil, tampak berupaya meredam kekhawatiran publik.

Namun demikian, kekuatan persepsi publik, ditambah dengan penolakan masyarakat adat dan tekanan dari komunitas lingkungan hidup, akhirnya mendorong Bahlil memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan tambang PT GAG Nikel. “Untuk sementara kami hentikan sampai kami cek langsung kondisi di lapangan,” kata dia pada 5 Juni 2025.

Meski lokasi tambang disebut tidak berada di wilayah konservasi, kritik tetap muncul dari para akademisi dan pakar hukum tata negara. Salah satunya adalah Feri Amsari, dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Padang. Ia menilai bahwa sekalipun secara teknis tidak menyentuh kawasan pariwisata inti, proyek tambang nikel di wilayah Raja Ampat tetap mencederai prinsip keberlanjutan dan melanggar semangat dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan lingkungan.

Prabowo sendiri melalui langkah pemanggilan para menterinya memberikan sinyal tegas: bahwa isu lingkungan bukan sekadar aksesori dalam agenda kebijakan nasional. Ini merupakan kelanjutan dari komitmen kampanye Prabowo-Gibran yang menjanjikan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan ekosistem. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo selalu menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pertahanan dan kedaulatan negara.

Langkah cepat ini juga memperlihatkan pergeseran pola pendekatan pemerintahan dari sekadar "development-oriented" menjadi "balance-oriented" — di mana kemajuan ekonomi tidak lagi menjadi alasan pembenar atas kerusakan alam yang tak tergantikan. Hambalang kembali menjadi saksi bagaimana seorang Presiden Indonesia mengambil kendali langsung atas isu yang menyentuh akar kepercayaan rakyatnya.

Publik melihat ini sebagai bukti bahwa Prabowo tidak mau sekadar menjadi pemimpin administratif yang menyerahkan semua keputusan kepada anak buah. Sebaliknya, ia ingin menjadi pemimpin yang hadir, aktif mendengar, dan bertindak sesuai kehendak rakyat. Kehadiran tiga menteri — dari sektor energi, kehutanan, dan lingkungan — menunjukkan bahwa Prabowo memandang masalah ini sebagai permasalahan lintas sektor yang membutuhkan keputusan cepat, kolektif, dan menyeluruh.

Kita tentu menunggu hasil dari verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh pemerintah, tapi sejak sekarang kita bisa mengatakan bahwa Indonesia tengah menyaksikan wajah baru dalam pengambilan keputusan yang menyentuh sektor strategis. Respons cepat Prabowo merupakan refleksi dari arah pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak sekadar memajukan ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian sebagai warisan untuk generasi berikutnya.

Komitmen ini bukanlah basa-basi. Melalui tindakan nyata seperti pemanggilan darurat para pembantu presiden di bidang strategis, Prabowo memperlihatkan bahwa Indonesia bukan hanya negara yang tumbuh, tetapi juga negara yang belajar, menjaga, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan ekonomi-politik yang diambil.

Hambalang hari ini bukan hanya menjadi lokasi pertemuan tertutup, tapi simbol dari kesadaran kekuasaan bahwa masa depan tidak boleh ditukar dengan keuntungan sesaat. Apapun hasil akhirnya, proses yang sedang berlangsung adalah wujud dari negara yang hadir dan pemimpin yang peduli. Inilah era Prabowo-Gibran: cepat, tanggap, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia.

(Putri/dp)