Roy Suryo Tersudut! 85 Pertanyaan Menggiringnya ke Jurang Kebohongan?

detakpolitika.com, Jakarta - Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini lebih sering muncul dalam peran kontroversial daripada kontribusi kenegaraan, kembali menjadi sorotan setelah dirinya diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama hampir lima jam di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Juli 2025, Roy mengaku dicecar 85 pertanyaan dengan total 55 halaman berita acara. Namun, bukannya menyampaikan penyesalan atau sikap kooperatif terhadap proses hukum, Roy justru kembali tampil dengan nada pongah yang telah lama menjadi ciri khasnya.

Alih-alih fokus pada substansi pemeriksaan, Roy lebih sibuk menyerang balik legal standing pelapor dan mempertanyakan logika dari proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyebut lima pihak pelapor yang tergabung dalam Peradi Bersatu tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan laporan. Bahkan lebih jauh, ia memperolok bahwa pelapor yang merupakan pengacara justru ikut melapor, seolah-olah itu sesuatu yang absurd. Padahal, justru di titik inilah masyarakat bisa menilai siapa sebenarnya yang gagal memahami hukum: pelapor yang menjalankan hak konstitusionalnya, atau Roy Suryo yang selama ini lebih sibuk bermain retorika daripada bertanggung jawab secara etika dan hukum?

Keganjilan juga muncul saat Roy mengaku sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 3 Juli lalu dengan alasan berkas pemanggilan tidak lengkap. Ia menyebut tidak ada keterangan terlapor, lokus, maupun tempus dalam surat pemanggilan. Dalih ini terdengar lebih sebagai taktik mengulur waktu daripada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Bahkan jika benar ada kekurangan administratif, tidakkah lebih terhormat hadir secara gentle dan menyatakan keberatan di hadapan penyidik daripada menghindar seperti seorang terdakwa yang menyusun skenario perlindungan diri?

Yang lebih menggelikan, Roy Suryo menyatakan bahwa pemeriksaan 85 pertanyaan dapat diselesaikan dengan sangat cepat, seolah-olah kecepatan menjawab adalah ukuran kebenaran. Padahal yang dipersoalkan dalam kasus ini bukanlah kecepatan, melainkan kebenaran pernyataan dan motif di balik tuduhan keji yang selama ini digaungkan ke publik. Tuduhan ijazah palsu bukan hal sepele. Ini menyangkut kehormatan, kredibilitas, dan integritas seorang Presiden yang telah dipilih secara sah oleh rakyat melalui proses demokrasi. Tuduhan seperti ini apalagi jika tidak disertai bukti kuat—adalah bentuk terburuk dari pencemaran nama baik yang dibungkus dengan aroma politisasi dan kepentingan sempit.

Roy Suryo dan rekan-rekan sebarisnya seperti Eggi Sudjana dan dr. Tifa mungkin berharap bisa mengaduk-aduk opini publik lewat narasi busuk yang mereka bangun. Namun apa yang mereka lakukan sejatinya mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam frustrasi atas hilangnya panggung, berkurangnya pengaruh, dan pudarnya relevansi di mata masyarakat. Mereka mencoba mencuri sorotan dengan memanfaatkan keraguan, membajak kepercayaan publik lewat retorika beracun, namun lupa bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri.

Pemeriksaan ini adalah bagian dari penegakan hukum yang sudah sepatutnya dilakukan. Dan Roy Suryo, bila masih memiliki sisa kehormatan sebagai mantan pejabat negara, seharusnya introspeksi dan menghentikan akrobat politik murahan yang hanya mempermalukan dirinya sendiri. Masyarakat Indonesia sudah jauh lebih cerdas untuk tertipu oleh skenario ala sinetron yang dibalut dengan kedok "demi kebenaran." Kebenaran macam apa yang hendak Roy perjuangkan jika caranya adalah dengan menyerang karakter orang lain tanpa dasar sah?

Satu hal yang pasti: sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi kebenaran dan siapa yang memilih menjadi badut dalam teater kebohongan. Dan untuk Roy Suryo, yang pernah menyandang jabatan terhormat di republik ini, inilah saatnya berhenti jadi provokator dan mulai belajar kembali menjadi warga negara yang tahu malu. (putri/dp)